Kutacane – detiknewsatjeh// Polres Aceh Tenggara mengawal pelaksanaan kebijakan penertiban pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Aceh Tenggara. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib, aman, serta benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Pengamanan dan pengawasan dilakukan oleh personel kepolisian di sejumlah SPBU pada Kamis (23/7/2026). Selain mengatur arus antrean kendaraan, petugas juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan BBM bersubsidi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, S.H., S.I.K., CPHR., CBA., melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Humas Ipda Patar mengatakan kehadiran personel Polri di lapangan merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan pengisian BBM di SPBU.
Menurutnya, pengawasan tersebut bertujuan agar proses distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan serta menghindari praktik-praktik yang dapat menghambat ketersediaan BBM bagi masyarakat.
"Kami hadir untuk memastikan seluruh proses pengisian BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang dilakukan, diharapkan distribusi BBM dapat dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar berhak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun penimbunan," kata Ipda Patar.
Ia menjelaskan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya bersama antara Polres Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, pengelola SPBU, PT Pertamina, dan instansi terkait dalam menciptakan sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Seiring dengan penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga telah mengeluarkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat saat melakukan pengisian BBM bersubsidi di SPBU.
Salah satu aturan yang diberlakukan adalah antrean kendaraan baru diperbolehkan dimulai pada pukul 06.30 WIB. Masyarakat tidak diperkenankan mengantre sebelum waktu tersebut guna menghindari penumpukan kendaraan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat di sekitar lokasi SPBU.
Selain itu, setiap pemilik kendaraan diwajibkan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sesuai dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) saat melakukan pengisian BBM. Seluruh kendaraan juga diwajibkan mengikuti antrean dalam satu jalur dan mematuhi arahan petugas SPBU, personel kepolisian, maupun instansi terkait yang bertugas di lapangan.
Pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian BBM bersubsidi sesuai jenis kendaraan. Untuk BBM jenis Pertalite, kendaraan roda dua dibatasi maksimal Rp50 ribu, kendaraan roda tiga maksimal Rp70 ribu, sedangkan kendaraan roda empat maksimal Rp250 ribu dengan menunjukkan barcode MyPertamina.
Sementara itu, untuk BBM jenis Biosolar, kendaraan roda empat diperbolehkan mengisi maksimal Rp250 ribu. Adapun kendaraan roda enam maupun roda sepuluh dibatasi maksimal Rp500 ribu dan tetap diwajibkan menunjukkan barcode MyPertamina sebagai syarat pengisian.
Ipda Patar menegaskan bahwa kebijakan penertiban tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi ataupun mempersulit masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak dan mampu menekan potensi penyalahgunaan di lapangan.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menaati aturan yang telah ditetapkan. Jangan menyerobot antrean, jangan melakukan penimbunan ataupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kepatuhan masyarakat menjadi kunci terciptanya keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU," ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan penertiban distribusi BBM bersubsidi tidak hanya bergantung pada pengawasan aparat, tetapi juga memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.
Polres Aceh Tenggara memastikan akan terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, PT Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan. Melalui pengamanan tersebut, diharapkan distribusi BBM bersubsidi dapat berlangsung lebih tertib, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Aceh Tenggara tetap aman dan kondusif.
