![]() |
| Foto : Ilustrasi |
Aceh Timur – DetikNewsAtjeh, Proyek pembangunan sumur bor komunal di Desa Seumanah Jaya, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah sumur yang telah selesai dikerjakan diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana yang diharapkan untuk program penyediaan air bersih.
Pantauan di lapangan menunjukkan beberapa titik sumur bor telah rampung. Namun, informasi yang diperoleh menyebutkan kedalaman sumur hanya berkisar sekitar 50 meter. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis proyek.
Jika benar proyek tersebut merupakan sumur bor komunal dengan standar yang mensyaratkan kedalaman lebih besar serta dilengkapi tandon, jaringan perpipaan, dan pompa celup, maka dugaan perbedaan spesifikasi ini patut mendapat perhatian serius dari instansi yang berwenang.
Selain kedalaman sumur, pelaksanaan proyek juga menuai pertanyaan terkait proses pengeboran. Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan pekerjaan diduga tidak melibatkan tenaga ahli hidrogeologi atau geologi. Akibatnya, beberapa titik disebut mengalami kegagalan pengeboran, sementara debit air yang dihasilkan dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.
Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, nilai anggaran pembangunan setiap titik sumur bor mencapai sekitar Rp150 juta. Dengan nilai investasi tersebut, masyarakat menilai hasil pekerjaan seharusnya mampu menyediakan sumber air bersih yang berfungsi dalam jangka panjang, bukan sekadar menjadi fasilitas yang manfaatnya terbatas.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa setiap proyek yang menggunakan anggaran negara harus memenuhi tiga prinsip utama, yakni tepat spesifikasi, tepat mutu, dan tepat manfaat. Apabila salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh.
Karena itu, masyarakat meminta BNPB, pemerintah daerah, serta aparat pengawas internal melakukan audit terhadap pekerjaan tersebut. Pemeriksaan tidak hanya perlu difokuskan pada kedalaman sumur, tetapi juga kesesuaian spesifikasi teknis, kualitas material, kapasitas debit air, proses pengawasan, hingga kelengkapan administrasi pelaksanaan proyek.
Transparansi juga dinilai menjadi kunci untuk menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, apakah telah melalui proses pengawasan teknis yang memadai, serta apakah hasil pekerjaan benar-benar memenuhi standar pelayanan air bersih yang direncanakan.
Apabila hasil evaluasi nantinya menunjukkan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi, maka hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara maupun kerugian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat.
Hingga artikel ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, pejabat pembuat komitmen (PPK), maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai spesifikasi teknis proyek, kedalaman sumur yang dibangun, maupun pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi untuk memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.[Red]

