Bupati dan Forkopimda Aceh Tenggara Deklarasikan Pilkades Damai 2026, Tolak Politik Uang dan Provokasi



ACEH TENGGARA, detiknewsatjeh — Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menegaskan komitmen menjaga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 agar berlangsung aman, damai, jujur, dan adil. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan deklarasi Pilkades damai di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Tenggara, Rabu (28/10/2026).

Deklarasi ini menjadi langkah bersama untuk memastikan pesta demokrasi di tingkat desa tidak berubah menjadi sumber konflik di tengah masyarakat. Pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, panitia Pilkades, para calon kepala desa, serta elemen masyarakat diajak mengedepankan persatuan selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Bagi masyarakat desa, Pilkades bukan sekadar memilih sosok pemimpin untuk beberapa tahun ke depan. Lebih dari itu, proses demokrasi tersebut menjadi ujian kedewasaan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pilihan politik, sekaligus menjaga hubungan kekeluargaan dan kerukunan ant warga.

Dalam arahannya, Bupati Aceh Tenggara H. M. Salim Fakhry menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memecah belah masyarakat ataupun mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan desa.

Pilkades, menurut pesan yang disampaikan dalam deklarasi itu, harus menjadi ajang memperkuat persatuan, bukan justru memunculkan permusuhan di antara warga yang selama ini hidup berdampingan.

Karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan mampu menahan diri, menghormati pilihan masing-masing, serta tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berpotensi memicu perselisihan.

Tolak politik uang hingga ujaran kebencian

Melalui deklarasi tersebut, para pihak menyatakan kesediaan untuk mewujudkan Pilkades yang aman, jujur, adil, dan bermartabat. Mereka juga berkomitmen menolak praktik politik uang, ujaran kebencian, serta segala bentuk provokasi yang dapat merusak jalannya demokrasi di tingkat desa.

Selain itu, seluruh calon dan pendukungnya diharapkan siap menerima hasil pemilihan dengan lapang dada sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap tersebut dinilai penting untuk mencegah perselisihan berkepanjangan setelah proses pemungutan dan penetapan hasil Pilkades.

Komitmen lainnya adalah memperkuat sinergi bersama Forkopimda dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, setiap pihak diharapkan tidak hanya menjadikan deklarasi sebagai seremoni penandatanganan, tetapi juga menerapkannya secara nyata selama tahapan Pilkades berlangsung.

Empat desa di Lawe Alas menjadi perhatian

Pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 di empat desa di Kecamatan Lawe Alas menjadi salah satu agenda yang diharapkan berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga berharap pelaksanaan Pilkades di desa-desa lainnya di Aceh Tenggara dapat berlangsung tanpa gangguan keamanan.

Peran panitia, calon kepala desa, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai sama pentingnya dalam menciptakan suasana pemilihan yang sejuk. Para calon diharapkan berkompetisi secara sehat dengan mengedepankan gagasan, program, dan kemampuan untuk membangun desa, bukan melalui cara-cara yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

Pada akhirnya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga keamanan, menghormati hasil pemilihan, dan kembali bersatu setelah kontestasi berakhir.

Melalui deklarasi damai ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara berharap Pilkades Serentak 2026 menjadi momentum memperkuat demokrasi dari tingkat desa, sekaligus menjaga persaudaraan dan stabilitas daerah.

Sebab, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi kepala desa, kepentingan masyarakat dan kemajuan desa harus tetap menjadi tujuan utama bersama.
Lebih baru Lebih lama