 |
| Foto : Ketua Umum DPP CIC, R. Bambang SS |
Banda Aceh ~ detiknewsatjeh.my.id
Dewan Pimpinan Pusat Corruption Investigation Committee (CIC) menyoroti serius pengelolaan Bank Aceh Syariah (BAS), BUMD Pemerintah Aceh yang mengelola triliunan rupiah uang rakyat. CIC menilai manajemen BAS sarat muatan politik, KKN, dan berbagai penyimpangan yang belum jelas hasil auditnya.
Ketua Umum DPP CIC, R. Bambang SS, mengatakan BAS seharusnya dikelola secara profesional karena sebagian besar dananya berasal dari gaji ASN, APBA, kredit konsumtif, serta jaminan proyek. Namun, ia menilai keuntungan justru banyak dinikmati oleh elite tertentu, menjadikan BAS “lahan basah” rebutan pejabat dan politisi.
“Kepercayaan publik jangan sampai dikhianati. Calon Direktur BAS harus kompeten dan mampu bekerja profesional tanpa intervensi berlebihan,” tegas Bambang, Selasa (12/8/2025).
CIC mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) agar tidak mudah menyetujui rekomendasi dari elite politik terkait penunjukan Direktur BAS. Jika OJK mengikuti “pesanan” politik, kata Bambang, hal itu akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas keuangan tersebut.
Selain itu, CIC mendesak transparansi atas berbagai dugaan penyimpangan di BAS, termasuk soal rekening misterius dan praktik setor-tarik yang diduga dilakukan secara masif. Menurut Bambang, audit internal BAS cenderung menutupi pelanggaran, baik di kantor pusat maupun cabang.
“BAS mengelola uang rakyat dalam jumlah besar. Jangan sampai label ‘syariah’ hanya jadi tameng untuk meraup keuntungan dari masyarakat Aceh,” pungkasnya.
